Kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR menerima perlakuan kurang mengenakkan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (11/9). Dalam pertemuan di kantor  proyek  Bendungan  Jatigede, pejabat Kemenpu menyampaikan paparannya, dilanjutkan dari Pemda yang diwakili Sekda Zaenal Alimin dan kejaksaan serta dihadiri tokoh masyarakat setempat.

Saat giliran Sekda Sumedang menyampaikan paparannya, meski didahului dengan kata-kata permintaan maaf, namun isinya menusuk hati para anggota Dewan. “ Sebelum menyampaikan paparan, saya menyampaikan pertanyaan, apakah kedatangan bapak-bapak Komisi V DPR kesini mau menyelesaikan masalah atau malah menambah masalah,” ujar Zaenal.

Kontan pertanyaan ini membuat para anggota Komisi V terhenyak. Anggota Dewan Bambang Soetrisno langsung mau  berdiri dan memberi reaksi keras atas pertanyaan termasuk anggota lain Roestanto Wahiidi, Andi Muawiyah Ramli dan A. Bakri. Mereka merasa dilecehkan, sebab kehadirannya adalah dalam rangka tugas konstitusional menyelesaikan masalah yang menjadi bidang tugasnya .

Reaksi keras juga ditunjukkan Ketua tim Muhidin M. Said yang berasal dari Sulawesi Tengah dan Jamaluddin jafar dari Dapil Papua.  “ Saya dari Dapil Sulteng, tapi karena ada problem datang kesini.  Karena ini kepentingan bangsa kita akan membahas anggaran, apa benar anggaran diturunkan tepat sasaran. Kenapa tidak selesai,  jadi tolong bapak hargai kami.,” tandas Muhidin dengan menambahkan, kalau yang bicara rakyat hal itu bisa diterima, namun yang bicara seorang pejabat, patut disesalkan.

Pada saat membuka pertemuan ia menyatakan kunjungan spesifik ini  dilakukan bila ada sesuatu hal yang menyangkut  kepentingan masyarakat.  “ Kalau berpikir sendiri-sendiri,  ngapain datang kesini. Saya dari Dapil Jatim ngapain datang ke sini. Saya lihat bapak  ini dari tadi melecehkan anggota Dewan. Sebaiknya pertemuan tidak usah diteruskan, cabut saja, “ cetus  Bambang Soetrisno .

Suasana panas ini akhirnya bisa didinginkan oleh Direktur Sungai dan Pantai Kemenpu selaku tuan rumah  pertemuan dan acara dilanjutkan kembali. Menurut pejabat PU ini, Sekda mengemukakan keluhan itu karena  masyarakat sudah berpuluhpuluh kali unjuk rasa ke Kabupaten.  Hampir 32 tahun proyek ini, namun persoalan sosial dengan masyarakat belum selesai.

Bahkan kata Sekda, ada masyarakat Jatigede  yang berjalan kaki ingin ketemu Pak SBY. “ Ini menggambarkan betapa permasalahan menjadi  beban yang berat bagi masyarakat kami. Masyarakat  sudah menyampaikan surat berkali-kali bahkan pihaknya sudah ikut rapat koordinasi bahas penyelesaian di Menko Perekomian dan MenPU.  Filing saya Pak SBY tidak akan tanda tangan Keppres dalam usia pemerintahan sekian  hari lagi,” keluh dia.

Yang  makin meresahkan,  ada informasi pada bulan Oktober nanti akan dilakukan  penggenangan, ini menambah keresahan masyarakat. “ Kami mohon atas nama pemda dan masayarakat, dalam masa yang singkat ini Komisi V DPR meneruskan kepada Pemerintah Pusat agar seluruh dampak  sosial Waduk Jatigede bisa diselesaikan,” kata Zaenal menambahkan. (mp)/foto:mastur/parle/iw.